Uu komisi pemberantasan korupsi pdf

Liputan6.com, Jakarta - DPR telah sepakat melakukan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam draf revisi, dimasukkan unsur Dewan Pengawas KPK. Keberadaan Penasihat KPK pun terancam dengan adanya revisi tersebut, karena digantikan Dewan Pengawas.

megalibadrf.web.app
 Libros en ingles pdf nivel a2

Isi Perubahan Pasal-Pasal Revisi UU KPK yang Akan Disahkan ... Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

9 Nov 2019 Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti rasuah di Indonesia dibentuk oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang 

Isi Perubahan Pasal-Pasal Revisi UU KPK yang Akan Disahkan ... Sep 17, 2019 · tirto.id - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) hari ini, Selasa (17/9/2019) yang kemudian akan disahkan dalam Rapat Paripurna. Hal ini berdasarkan kesepakatan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019) malam. Permasalahan Seputar Revisi Undang-Undang tentang Komisi ... Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Marfuatul Latifah*) Abstrak Revisi terhadap UU KPK yang saat ini masih berupa usulan RUU yang diproses di DPR menuai banyak reaksi penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Revisi terhadap UU KPK dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap KPK dengan melakukan UU 31 Thn 1999 - Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI UU No. 31 TAHUN 1999 jo UU No. 20 TAHUN 2001 PENGELOMPOKKAN : (1) Perumusan delik dari Pembuat Undang -Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2) Perumusan delik yang tercantum dalam pasal -pasal KUHP melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling

b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota. (4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara. (5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum. TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KOMISI PEMBERANTASAN … Komisi Pemberantasan Korupsi 68 1. Dasar dan Tujuan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 68 2. Ruang Lingkup Tugas dan Wewenang KPK 69 3. Susunan Organisasi KPK 71 4. Hambatan dan Tantangan bagi KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia 75 D. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi 76 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang ... Oct 17, 2019 · Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Asas Komisi Pemberantasan Korupsi : a. Kepastian hukum; b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak ... Dec 27, 2002 · UU Nomor 30 Tahun 2002.pdf; Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun

KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG SEBAGAI RANGKAIAN …

Undang-Undang Noomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana mahkamahagung.go.id Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia - KPK

Isi Perubahan Pasal-Pasal Revisi UU KPK yang Akan Disahkan ... Sep 17, 2019 · tirto.id - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) hari ini, Selasa (17/9/2019) yang kemudian akan disahkan dalam Rapat Paripurna. Hal ini berdasarkan kesepakatan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019) malam. Permasalahan Seputar Revisi Undang-Undang tentang Komisi ... Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Marfuatul Latifah*) Abstrak Revisi terhadap UU KPK yang saat ini masih berupa usulan RUU yang diproses di DPR menuai banyak reaksi penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Revisi terhadap UU KPK dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap KPK dengan melakukan UU 31 Thn 1999 - Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ... Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, maka perlu dilakukan Penentuan daerah yang akan difasilitasi berdasarkan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Transparansi JUDICIAL REVIEW PERUBAHAN UNDANG- UNDANG KOMISI ... atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perubahan UU KPK) telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 17 September 2019. Perubahan UU KPK menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. MAKALAH "PEMBERANTASAN KORUPSI" - MAKALAH Komisi pemberantasan korupsi atau disingkat KPK adalah komisi di indonesia yang dibentuk pada tahun 2003, untuk mengatasi, menanggulangi dan membrantas korupsi di indonesia. Komisi ini didirkan berdasakan kepada undang – undang republik indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Korupsi dan Tindak ...

POLITIK HUKUM PERUBAHAN KEDUA UU KPK ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk Download PDF UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko Melemahkan ... Sep 30, 2019 · tirto.id - RUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sah menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 17 September 2019. Isi RUU KPK jadi sorotan masyarakat lantaran berisiko melemahkan kerja komisi antirasuah. KPK pada 25 September 2019 telah melakukan analisis terhadap UU KPK hasil revisi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi - MERDEKA.com Komisi Pemberantasan Korupsi adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selengkapnya